Kepastian tentang rencana pemindahan ibu kota baru menjadi bahan diskusi penting setelah Presiden Jokowi mengumumkan lokasi baru yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (26/8/2019).  merupakan keputusan penting yang dapat membawa dampak menyeluruh bagi segenap komponen bangsa, termasuk Nahdlatul Ulama.

Ketua PCI NU Australia dan Pakar Hukum dari Monash University memiliki pandangan bahwa pemindahan ibu kota telah menjadi keputusan politik Jokowi.  “Ini akan menjadi keputusan hukum bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya.” Tegas gus Nadir dalam rilis tertulis yang di terima oleh Al Ittihad Online melalui WAG langsung dari Gus Nadir.

Namun Gus Nadir menjelaskan bahwa antara keputusan politik dengan keputusan legislasi harus membutuh penjelasan publik, agar masyarakat dapat dengan jelas menangkap visi besar dan urgensi pemindahan ibu kota.

“(Perlu) Komunikasi yang baik ke semua stakeholders bangsa akan keputusan politik ini. Anak buah (para menteri-red) Presiden harus aktif memberi penjelasan pada publik dalam berbagai forum (tentang pemindahan ibu kota). Kegelisahan publik harus dijawab dengan penjelasan yang rasional dan argumentatif. Publik harus dilibatkan untuk memberi masukan yang terbaik. (Pemerintah) jangan anti terhadap kritik, tapi juga jangan (juga) larut hanya melayani debat. Data dan kajian selama tiga tahun yang kata Presiden telah dilakukan, harus diungkap ke publik.” Pinta Gus Nadir

Komunikasi dan transparansi atas berbagai kajian dan penting dalam soal pemindahan ibu kota ini.

“Khusus untuk NU, sebaiknya PBNU segera membentuk tim utk mengkaji persoalan pemindahan ibu kota negara ini, mengingat selama ini NU hanya kuat di pulau Jawa. Harus dibaca dengan cermat arah perubahan ini dalam strategi dakwah dan kebudayaan NU” Gus Nadir mengingatkan.//moerd

Gus Nadir: Ibukota Pindah, NU harus Cermati Perubahan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *