Perlu Penguatan Eksistensi Madrasah Diniyah di Ponorogo

Penguatan eksistensi Madrasah Diniyah sedang menjadi diskusi hangat beberapa minggu terakhir. Menyusul pemberitaan di media seminggu terakhir ini, pada hari ini (Senin, 6/6/2022), DPRD Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan Forum Komunikasi Diniyah Takmililiyah (FKDT) kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, pernyataan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo di sebuah media cetak tentang penyelenggaraan sekolah sore di SD, mengundang reaksi banyak pihak. Para pengamat menegaskan pelaksanaan gagasan itu jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat dan jangan sampai mengancam eksistensi lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah atau TPA/TPQ. Dalam kesempatan rapat dengar pendapat itu, Nur Hadi (Kepala Dinas Pendidikan) menegaskan bahwa pihaknya tidak membuat pernyataan akan melaksanakan sekolah sore. Pihaknya memang sedang mendorong penguatan pendidikan karakter melalui penambahan jam pelajaran agama. “Kami tidak menyelenggarakan sekolah sore hari, penambahan waktu 2 jam itu bisa kapan saja”, tegas nya.

Pentingnya posisi Madrasah Diniyah juga di ungkapkan oleh Ketua Yayasan Al Ittihad Ponorogo, Kiai Nastain, M.Pd.I . “Madrasah Diniyah sangat penting bagi penyelenggaraan Pendidikan Karakter utamanya bagi anak-anak dan remaja. Pertama karena Madrasah Diniiyah adalah lembaga yang sudah cukup tua usianya, secara historis memiliki pengalaman yang cukup dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Kedua karena para penyelenggara dan pengelola MAdrasah Diniyah sesungguhnya terus memegang niat tulus ikhlas, akan berdampak pada hasil maksimal pada karakter santri atau siswa. Tentu dukungan semua pihak perlu untuk mempertahankan eksistensi Madrasah Diniyah” ungkap Gus Tain, panggilan akrabnya. Sebagaimana diketahui Yayasan Al Ittihad Ponorogo adalah salah satu penyelenggaran Madrasah Diniyah, yakni Madrasah Diniyah Al Jariyah.

Sementara itu, Sujarwo ketua DPC FKDT Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa madin takmiliyah dan TPA/TPQ adalah sebuah lembaga yang sudah lama eksis di tengah masyarakat, sehingga pelaksanaan program itu jangan sampai mengancam masa depan lembaga lembaga itu. “Diperlukan sebuah kerja sama antar sekolah formal dengan Madin dan TPQ/TPA secara kelembagaan, sehingga antara sekolah umum dan madin saling menguatkan” usulnya.

Dalam kesempatan itu juga wakil ketua DPRD yang juga ketua Panitia Khusus Perda Madin, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan proses pengundangan Peraturan Daerah Fasilitasi Diniyah non Formal dan Pesantren. Menurutnya proses legislasi Peraturan Daerah itu sudah selesai di tahapan kabupaten, hanya saja fasilitasi perda itu di biro hukum provinsi belum turun sampai sekarang. Dia juga menjelaskan perbup yang diusulkan dinas pendidikan itu harus selaras dengan perda, jangan sampai ketika perbup ditetapkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Rapat dengar pendapat itu ditutup dengan penegasan dari ketua DPRD, Sunarto, menurutnya pelaksanaan kebijakan dinas pendidikan itu harus melibatkan FKDT, TPA dan lembaga lainnya. “MOU nya seperti apa, apakah dengan FKDT atau dengan lembaga madin, silahkan dibicarakan di tingkat teknis” tegasnya.

(jamal/mrd)

Scroll to Top