Liputan dari Halaqah ke 10 Komite Khittah 1926 di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 14 Agustus 2019


Yogyakarta-Komite Khittah NU 1926 melakukan halaqah ke-10 di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Diadakan di Hall Ali Maksum pada Rabu (14/8/19) acara dihadiri oleh 200 kiai dan ulama dari berbagai daerah. Halaqah ke-10 KKNU 1926 kali ini dibalut nuansa minimalis karena langsung pada rumusan-rumusan langkah program ke depan. Sekitar 250 kiai dan ulama memenuhi Hall SMA Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Tulisan ini merupakan laporan dari M Mustafid, Pengasuh PP Aswaja Nusantara Mlangi yang hadir di lokasi kegiatan.

Layanan Keagamaan: wujud dari khadimul ummah
Layanan Keagamaan: wujud dari khadimul ummah

Kegiatan ini diawali dengan melihat dan mendengarkan rekaman Pidato KH Hasyim Muzadi dalam sebuah kesempatan yang menekankan pentingnya khittah NU 1926. Ďulu, khittah dilahirkan oleh konteks historis struktural: tekanan politik eksternal dan  terkooptasinya jam’iyyah oleh politik kekuasaan. Akibatnya, NU terjebak dengan semata-mata urusan politik praktis yang tidak nyambung dengan agenda agenda agenda pemberdayaan masyarakat. Saat ini, fenomena serupa nyaris sama. Ada kekuatan politik yang selalu ingin menguasai NU untuk kepentingan electoral. NU tentu saja butuh partai politik. Namun keduanya berada di dua entitas berbeda. Saling sinergis. PKB misalnya dipandu oleh NU, bukan sebaliknya. Jika NU dikendalikan partai, maka manhaj nahdliyyah yang akan rusak. Di sinilah perlu menata ulang NU dan Politik dalam kerangka khittah 1926

Dilanjutkan  Pidato oleh KH Malik Madani (Katib Aam Syuriah PB NU 2010-2015), yang menyatakan pentingnya Halaqah. “Halaqah ini sangat penting. Halaqah ini berangkat dari evaluasi diri, muhasabatun nafsi. Muhasabah agar kita tidak kehilangan jati diri.” Tegas kiai Malik Madani.

KH Malik Madani menegaskan bahwa, Jam’iyyah itu dalam pengertian bahasa adalah ‘kumpulan’, mengumpulkan jamaah. Kita sering terjebak di sini. Sekedar kumpulan. Tidak diolah tidak diorganisir. Dalam bahasa Arab, organisasi ada aspek nidhom,  munadhom: terstruktur, sistematik, dan programatik. Kebenaran dalam aswaja harus ditandhim atau dikelola. Tandhim paling tidak memuat tiga hal: pertama, dikelola dengan rapi dan baik,  kedua disiplin tinggi, dan ketiga manajemen program yang profesional. Karena itu NU harus lebih progresif, tidak cukup hanya kumpulan, kumpul kumpul, wedangan, tapi harus munadhdhomah: yang produktif, yang menghasilkan agenda, yang dilaksanakan dengan baik. Dalam Islam, nasbul imam itu wajib. Mendirikan negara itu wajib. Namun bentuknya seperti apa, diserahkan pada ijtihad para ulama dan cendekiawan lokal.

 NU itu ijtima’iyyah: organisasi sosial. Artinya, dia khadimul ummah, menjadi pelayan umat. Bukan sayyidul ummah. Minta dilayani masyarakat. NU bukan pula siyasiyyah. Political entity. Mbah Sahal dalam pidato dalam salah satu rapat Pleno PBNU menegaskan: NU bukan anti politik. Hanya saja politik ada dua: siyasah samiyah dan siyasah safilah. NU itu politik samiyah, politik tingkat tinggi: kebangsaan, kerakyatan, keadaban publik. NU tidak di politik safilah, politik electoral, politik transaksional. NU itu high politics. Kembali khittah artinya kembali ke high politics yakni Pertama, Politik Kebangsaan. Kita wajib mempertahankan keutuhan NKRI. Ukhuwwah wathaniyyah. Persaudaraan kebangsaan. Indonesia itu potongan surga yang dipindahkan ke bumi. Di sinilah peran NU, menjaga keutuhan dari disintegrasi. NU bukan anti politik, namun peran integratif ini jangan sampai melampaui wewenang negara. Ini berbahaya. Tahun 65, NU pernah tampil seperti negara. Dampaknya, NU dijadikan kambing hitam sejarah. Kajian akademik memojokkan peran NU dalam pembantaian 1965. Peristiwa ini harus menjadi evaluasi bagaimana melaksanakan peran NU dalam kebangsaan. Kedua, Politik kerakyatan. peran terkait kebijakan kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi rakyat, kemaslahatan publik

Sementara Prof Dr Rachmat A Wahab, cucu menantu dari KH Wahab Chasbullah menegaskan bahwa saat ini sedang terjadi surplus Sumber Daya Manusia yang baik dalam komunitas NU. “Akademisi (kini) lebih banyak di NU. Namun kondisi NU seperti stagnan? Tidak banyak beranjak. Tidak semakin baik secara signifikan. Kenapa? Karena para akademisi itu tidak mengambil peran di NU.”

Prof Rahmat Wahab menceritakan bahwa “Kita bisa lihat dari pidato Prof Tholhah Hasan. Ďulu,  NU cukup progresif. Dan jika dilihat, karena banyak kaum muda kultural yang mengambil peran. Yang struktural hanya Gus Dur. Lainnya mengambil peran aktif di ranah kultural.Saat ini, satu per satu tokoh NU dipundhut. Satu satunya jalan untuk merespons kondisi ini adalah kita harus memaksimalkan peran kita di tempat dan posisi masing masing. Saya yakin, suatu saat akan bertemu, sinergis, dan terkristalisasi. Yang di birokrat bergerak, yang di kampus bergerak, yang di politik bergerak, dan tempat lain juga bergerak. Mbah Hasyim tadi sudah memberi gambaran soal pembagian peran itu Kyai Tholhah telah memformulasikan konsep khittah sebagai sebuah dokumen organisasi. Saat ini, seperti difinalisasi di Tebuireng, adalah fase khittah berikutnya.”

“Pak Hasyim (Muzadi), secara tegas ingin memisahkan NU dan Partai. Pemikiran pak Hasyim ini harus ditegaskan. Apalagi kalau kita bercermin pada pemilu kemarin. Saya berharap para sesepuh yang ada dan kita yang ditinggalkan ini bisa menjawab semua tantangan yang ada, sesuai potensi kita masing masing” tukas Prof Rahmat Wahab

Presentasi keempat dikemukakan oleh DR Nasihin Hasan, Ketua PP Lakpesdam NU (2010-2015) yang menegaskan bahwa setidaknya 7 tahun lagi, NU memasuki usia satu abad. “Usia matang matangnya organisasi. Pertanyaannya, bagaimana manhaj perjuangan NU? Inilah latar belakang lahirnya Komite Khittah NU. Saat ini sudah putaran ke-10. Khalaqoh 1-3  berisi evaluasi diri, muhasabah. 4-9 peneguhan khittah lewat tindakan tindakan nyata, merumuskan action plan.”

Agenda puncak dari kegiatan ini adalah Ngaji Khittah bersama KH Sholahuddin Wahid. Beliau menegaskan peran NU agar kembali menjadi pelayan warga. “NU itu memberi bukan menguasai, NU itu melayani bukan dilayani. NU itu: perang terhadap politik uang”. Gus Sholah menyatakan perlunya menghindari politik uang termasuk dalam forum Muktamar NU yang akan datang (2020). “Kita harus gaungkan sekeras kerasnya (perlawanan terhadap) politik uang ini…” tegas Gus Sholah. (Fied/Murd)

“NU itu Khadimul Ummah bukan Sayyidul Ummah”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *