”sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake”

(Raden Panji Sosrokartono/kakak RA Kartini)

Banyak perspektif dalam kajian budaya Jawa yang meletakkan konflik sebagai ‘unsur’ tabu. Perbedaan pendapat dan bahkan perbedaan pendapatan sekalipun kadangkala akan coba di tutupi dengan idiom ‘rukun’, yang merujuk pada suasana penuh harmoni. Namun kita akan terbelalak jika membaca sejarah ‘pusat pusat kekuasaan Jawa’ –  sebutlah Kraton yang dalam sejarah selalu lekat dengan perbedaan pendapat dan bahkan konflik yang cenderung terbuka. Banyak juga tradisi kraman, kultur oposisi dan bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh laskar-laskar santri yang terekam kuat dalam aksi dalam daerah-daerah otonom (krajan agung) seperti Tembayat, Wedi atau daerah-daerah otonom yang terekam dalam sejarah Jawa sebagaimana diungkap para pakar. Imajinasi ‘rukun’ yang menggantung dalam benak orang Jawa sesungguhnya adalah impian dan cita-cita mulia, tapi faktanya hampir nihil dalam kenyataan. Apalagi jika istilah rukun ini dialamatkan pada dinamika kelas menengah dan perebutan kekuasaan dari masa ke masa.

Rukun dalam pengertian ini rukun memang mengimpikan harmoni tanpa batas. Cita-cita rukun semacam ini sesungguhnya mengandung ‘ancaman berbaya’. Ancaman berbahaya ini bernama ‘tumpes kelor’ atas pikiran yang berbeda. Yang berbeda pemikiran, berbeda tafsir, berbeda sikap dan komando dengan dengan pemegang otoritas selalu dianggap subversif.

Harmoni yang tak terbatas, akan lahir jika situasi sosial kita tanpa ketimpangan, tanpa kesenjangan. Sementara fakta, betapa kelas sosial sangat beragam, pendapatan sangat beragam, penguasaan khazanah pengetahuan juga amat beragam dan bahkan nyata dihadapan kita terdapat kenyataan tergelarnya kesenjangan mendalam antara tiap kelompok sosial. Apalagi jika kesenjangan ini menyentuh hal mendasar dalam kehidupan keseharian yakni terhadap kesenjangan atas akses ekonomi dan sumber sumber kekuasaan.  Keragaman, perbedaan pendapat dan bahkan konflik dalam berbagai kajian sosiologi justru menjadi penggerak perubahan. Bukankah banyak pesantren dan pusat-pusat kebudayaan justru lahir dari mereka yang kalah dari peristiwa konflik. Mereka menghindar dari memilih tempat yang aman dari tempat-tempat jauh. Konflik yang dapat mencapai ‘titik ketegangan maksimal’ akan menghasilkan kematangan situasi untuk perubahan itu sendiri.

Namun amat berbahaya jika perbedaan atau konflik berakhir pada upaya peniadaan liyan, yang berbeda. Sebagai contoh monopoli dan tafsir tunggal atas ideologi negara atas nama terminologi rukun sering berakhir pada penindasan dan tumpes kelor atas tafsir yang berbeda. Contoh mutakhir dari itu semua adalah Era Orde Baru, yang menyuguhkan kenyataan bahwa jargon ‘persatuan’ digunakan untuk membungkam tafsir yang berbeda atas ideologi negara, dan bahkan tumpes kelor atas kelompok yang memandang kekuasaan secara kritis.

Rukun yang Dinamis

Tradisi Jawa yang adiluhung, biasanya akan mengkaitkan peristiwa dalam kehidupan dalam ungkapan moral, dengan merujuk pada pepatah yang masyhur yang terlahir dari para pujangga masyhur di tanah Jawa.  Ke-Jawa-an kita harusnya membuat kita mengembalikan penilaian benar tidak, baik buruknya perilaku pada soal rasa. Rukun yang ideal sesungguhnya adalah rukun yang berporos pada pusat (ros) peradaban Jawa yakni ‘rasa’.

Dalam situasi konflik, rukun hanya dimungkinkan dalam situasi tepo sliro. Tepo sliro, bermakna kelompok dan kelas sosial berbeda, mesti tetap mendapatkan perlakuan yang layak. Bahkan musuh sekalipun. Rukun harus termaktub dalam pembagian peran, legitimasi dan pengakuan atas kemampuan khusus dari kelompok yang berbeda. Dalam sejarah kita mengenal pengakuan tanah perdikan bebas pajak, untuk kawasan pesantren atau kawasan budaya yang memiliki tokoh berpengaruh atau memiliki kemampuan khusus.

Kebijakan seperti ini memberikan contoh, bahwa dalam masyarakat Jawa, konflik atau kompetisi seharusnya dikembalikan kepada pertimbangan nurani para aktornya, yakni soal ‘rasa’. Hal ini terwujud dalam peribahasa penting yakni: ”sugih tanpa bandha, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake”. Orang yang mengaku terlahir sebagai manusia Jawa berarti mengikuti kesadaran bahwa perlu pengaturan dan dasar-dasar yang menjadi pandua hidup bersama.

Rukun adalah gerak dinamis, gerak yang mengandaikan keseimbangan antara berbagai keragaman. Rukun bukan situasi statis, yang meninabobokkan, ketika semua tunduk dalam komando kekuasaan tunggal. Pada akhirnya orang Jawa memandang kebudayaan sebagai suatu yang utama, yakni dalam kehidupan bersama dibutuhkan sikap kerja sama dan tepa slira yang diatur melalui kebudayaan.

Rukun adalah berarti pelepasan ego dan kepentingan kelompok ekslusif dalam kelompok masyarakat lebih besar. Situasi ini akan membuat perbedaan kepentingan yang teraktualisasi dalam konflik politik tidak berkembang menjadi pertikaian sosial yang berlarut-larut. Pertikaian sosial tidak menutup kemungkinan lahirnya kebiasaan tumpes kelor, tumpas habis, dalam pengertian ditumpas secara politik, sosial dan budaya atau bahkan jiwa raga. Kelompok yang mengalami penindasan tanpa batas pada akhirnya juga mendapatkan legitimasi rasa, jika tingkat ‘penindasan tak tertoleransi’ maka mereka juga akan melakukan perlawanan dengan jargon yang tak kalah mengerikan: “Tiji Tibeh: mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh”. Dalam sejarah konflik di Jawa kita mengenal jargon ini didawuhkan oleh Raden Mas Said alias pangeran Sambernyawa, pimpinan praja Mangkunegaran. Semboyan Tiji Tibeh ini terbukti memberikan semangat dan melahirkan laskar paling militan dalam sejarah Jawa yakni Laskar Mangkunegaran. Laskar yang dilahirkan dari ketidakpuasan atas konflik kraton, dan tercatat tak pernah terkalahkan oleh pasukan lokal maupun pasukan kolonial Hindia Belanda.

Oleh karena itu, seorang manusia Jawa yang mendapatkan takdir menjadi penguasa dalam komunitas sekecil apapun, harus belajar untuk menempatkan partner kompetisi, rival atau oposan dan bahkan musuh sekalipun berdasarkan pertimbangan rasa ini. Jika tidak, dia sesungguhnya sedang memulai spiral konflik dan perang berkepanjangan lintas generasi. Naudzubillah

*Sekretaris Yayasan Al Ittihad Ponorogo, Bidang Pendidikan PW ISNU Jawa Timur, terlahir sebagai orang Jawa

Sumber: Artikel ini dimuat dalam situs resmi ISNU Ponorogo nyabtu.com 

Rukun (Tanpa) Tumpes Kelor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *